Pernyataan nulitas

Bagian dari seri tentang
Hukum Kanonik Gereja Katolik
Hukum Mutakhir Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex Corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Pastor Bonus Pontificalis Domus Universi Dominici Gregis Consuetudo
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi)
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
Portal Katolik
l b s

Dalam Gereja Katolik, pernyataan nulitas (umumnya disebut anulasi dan terkadang disebut dekret nulitas)^[1] adalah penilaian dari pengadilan gerejawi yang menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan tidak valid, atau pada kasus yang kurang umum, penilaian bahwa suatu tahbisan suci diberikan secara tidak valid.

Pengadilan nulitas perkawinan,^[2] yang mana diatur dalam dalam hukum kanon Gereja, adalah proses peradilan di mana tribunal (pengadilan) kanonik menentukan apakah suatu perkawinan tidak berlaku sejak awalnya (ab initio). "Pernyataan Nulitas" bukanlah pemutusan suatu ikatan perkawinan (seperti pada kasus dispensasi dari suatu perkawinan ratum sed non consummatum, dan suatu "anulasi" yang umumnya disebut pembatalan dalam hukum sipil), tetapi penetapan bahwa kesepakatan nikah yang ada tidak pernah valid karena tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan secara valid dan dengan demikian perkawinan tidak pernah terjadi.^[3] Hakim Tribunal Keuskupan Denpasar Romo Dr. Gusti Bagus Kusumawanta merangkumnya dengan kata-kata, "Pernyataan nulitas bukanlah suatu dissolusi dari ikatan perkawinan tetapi suatu observasi, atas nama Gereja, tentang ketiadaan perkawinan yang benar sejak permulaan."^[4]

Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam suatu perkawinan yang sejati, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi "satu daging" di hadapan Allah.^[5] Ada berbagai halangan yang membuat seseorang tidak dapat terikat dalam suatu perkawinan secara valid. Selain halangan-halangan tersebut, kesepakatan nikah dapat dianggap tidak pernah terjadi (null) karena faktor-faktor yang tidak valid seperti penipuan dan ketidakmampuan secara psikis.

Karena alasan ini (atau karena alasan-alasan lain yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan) Gereja, setelah pemeriksaan situasi oleh pengadilan gerejawi yang berwewenang, dapat menyatakan nulitas suatu perkawinan, yaitu bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Dalam hal ini kedua belah pihak bebas untuk kawin, asalkan kewajiban-kewajiban kodrati dari hubungan yang terdahulu dilaksanakan. - Katekismus Gereja Katolik 1629^[6]

Pada tahun 2015 proses untuk menyatakan nulitas perkawinan diubah dengan adanya reformasi pengadilan nulitas perkawinan oleh Paus Fransiskus, menjadikannya dipandang sebagai reformasi yang paling komprehensif atas hukum nulitas matrimonial selama 300 tahun terakhir.^[7] Sebelum reformasi tersebut, pernyataan nulitas hanya berlaku efektif jika telah dinyatakan demikian oleh dua pengadilan pada tingkatan yurisdiksi berbeda. Jika tidak ada kesepakatan dalam pengadilan-pengadilan yang lebih rendah (Instansi Pertama dan Kedua), kasusnya secara otomatis beralih ke Rota Romana untuk mendapatkan keputusan akhir.

Lihat pula

• Anulasi
• Doktrin Katolik mengenai Sepuluh Perintah Allah
• Privilegium Paulinum
• Ratum sed non consummatum

Referensi